Text
STRATEGI PERWUJUDAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA RAMAH PENYANDANG DISABILITAS: SEBUAH PERSPEKTIF AKSEBILITAS PELAYANAN PUBLIK
- Bagikan:
Abstrak
Sebagai warga negara, penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama untuk hidup secara independen di Indonesia. Hak tersebut hanya bisa dipenuhi apabila fasilitas publik yang mendukung aksesibilitas mereka tersedia dengan baik. Menyadari adanya kebutuhan tersebut, pemerintah Kota Bandung kemudian mencanangkan program untuk membuat Bandung sebagai kota ramah disabilitas. Salah satu strategi yang paling signifikan adalah dengan melakukan pembangunan fasilitas publik yang ramah disabilitas. Namun, temuan empiris di lapangan menujukkan bahwa fasilitas publik belum sepenuhnya bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Fasilitas yang ditujukan bagi penyandang disabilitas tidak memberikan manfaat optimal karena belum sesuai dengan desain universal yang berlaku secara internasional.
Menurut studi yang dilakukan dengan metode kualitatif ini, ada tantangan yang harus dihadapi dalam perwujudan Bandung sebagai penyandang disabilitas. Birokrasi dan masyarakat kurang memiliki kesadaran akan disabilitas dan kesamaan hak-hak yang dimiliki para penyandangnya. Koordinasi antarpihak yang terlibat dalam pembangunan fasilitas publik pun belum optimal sehingga ada banyak fasilitas yang direncanakan akan ramah disabilitas pada praktiknya tidak demikian. Pergantian kepala daerah dan dinamika politik juga memungkinkan lambatnya pembentukan regulasi di level daerah terkait dengan pelayanan publik yang peka terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
Di tengah tantangan tersebut, mewujudkan Bandung sebagai kota ramah disabilitas masih tetap mungkin dilakukan dengan pilihan strategi yang tepat. Pertama, perlu adanya perbaikan koordinasi antarlembaga daerah dan percepatan pembentukan peraturan daerah terkait disabilitas. Kedua, membangun aksesibilitas perlu keterlibatan masyarakat secara langsung, khususnya penyandang disabilitas. Di Bandung, terdapat komunitas dan lembaga swadaya yang sangat aktif dalam bergerak dalam isu-isu disabilitas. Kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dan komunitas harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, implementasi hingga evaluasi. Ketiga, perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan aksesibilitas pelayanan publik. Sosialisasi ini dibutuhkan agar pemimpin, birokrat, dan masyarakat secara umum dapat bekerja sama dalam mewujudkan aksesibilitas di Kota Bandung.
Kata kunci: Pelayanan, Aksesibilitas, Disabilitas.
Detail Information
| Item Type |
Penelitian Dosen
|
|---|---|
| Penulis |
Dr. Joni Dawud, DEA - Personal Name
Siti Widharetno Mursalim, S.IP., M.Si - Personal Name Endah Tri Anomsari, M.Se - Personal Name Nur Imam Taufik, S.IP., MM - Personal Name |
| Student ID | |
| Dosen Pembimbing | |
| Penguji | |
| Kode Prodi PDDIKTI | |
| Edisi | |
| Departement | |
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | Politeknik STIA LAN Bandung : Bandung., 2018 |
| Edisi | |
| Subyek | |
| No Panggil |
100-199
|
| Copyright |
Individu Penulis
|
| Doi |