Notice: Undefined index: item_type_code in /home/stiagaci/public_html/repository/lib/detail.inc.php on line 462
Izzani Maghfira Chaerani Pengarang Siti Widharetno Mursalim, S.IP., M.Si Dosen Pembimbing 1 Dr. Ir. Ely Sufianti, M.A. Ketua Penguji

Kota Bandung, sebagai salah satu kota yang memiliki jumlah penyandang disabilitas terbanyak di Provinsi Jawa Barat, senantiasa menghadapi tantangan yang signifikan dalam menyediakan kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Meskipun telah terdapat berbagai kebijakan yang dirancang untuk mendukung tenaga kerja disabilitas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan yang menghalangi partisipasi mereka dalam pasar kerja. Maka dari itu, diperlukan adanya inklusifitas dalam tata kelola pemerintahan sebagai upaya meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Inclusive Governance dalam upaya meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja disabilitas di Kota Bandung, serta untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan dan praktek pemerintah kota dalam konteks Inclusive Governance mempengaruhi kesempatan kerja dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga melihat apa saja faktor penghambat pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan Inclusive Governance sebagai upaya meningkatknya lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen. Acuan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Amanullah., et al. yang didalamnya meliputi tiga aspek yakni transparansi, partisipasi, dan kesetaraan (Equality). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya signifikan dari Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Unit Layanan Disabilitas (ULD), terdapat beberapa tantangan dalam penerapan Inclusive Governance. Masalah utama termasuk kurangnya penyebaran informasi yang merata, keterbatasan dalam tindak lanjut dari masukan forum aspirasi, dan kesulitan dalam memastikan kesetaraan di seluruh perusahaan. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat seperti keterbatasan aksesibilitas informasi, kurangnya dukungan yang memadai untuk adaptasi tempat kerja, dan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik perekrutan. Kata Kunci: Inclusive Governance, Lapangan Pekerjaan, Tenaga Kerja Disabilitas