Notice: Undefined index: item_type_code in /home/stiagaci/public_html/repository/lib/detail.inc.php on line 462
Rifa Hanifah Rahayu Pengarang Achmad Sodik Sudrajat, S.H., M.H. Dosen Pembimbing 1 Dr. Hendrikus T. Gedeona., SIP., M.Si Ketua Penguji

Pada hakikatnya, setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama, tidak diskriminasi dan berkelanjutan. Rumah Sakit memiliki kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Namun pada praktiknya, penerapan sistem pelayanan rawat inap masih menggunakan kelas 1,2, dan 3 yang menimbulkan adanya perbedaan pelayanan khususnya kepada peserta BPJS Kesehatan Kelas 3. KRIS merupakan standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh Peserta. Mengingat jumlah Kepesertaan JKN di Kota Bandung update per 1 Juli 2024 yakni 99,03% yang didominasi oleh Peserta PBI. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan teknik wawancara mendalam berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn terhadap BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung serta RSUD Kota Bandung sebagai implementor kebijakan KRIS-JKN. Fasilitas ruang rawat inap khususnya pada pasien BPJS Kesehatan Kelas 3 memerlukan perhatian khusus karena tidak terstandarisasi sebagaimana yang dimaksud dalam 12 kriteria KRIS-JKN. RSUD Kota Bandung sebagai salah satu Rumah Sakit milik Pemerintah wajib mendukung kebijakan KRIS-JKN, namun update per Juli 2024 persentase jumlah tempat tidur dalam ruangan yang telah memenuhi 12 kriteria KRIS hanya sebesar 15,87%. RSUD Kota Bandung mengalami beberapa hambatan yaitu jarak antar TT kurang dari 1,5m, kamar mandi tidak sesuai dengan standar aksesibilitas, dan penggantian tirai. Keterbatasan anggaran menjadi faktor utama hambatan implementasi KRIS. Sehingga diperlukan upaya penguatan regulasi KRIS-JKN di Kota Bandung serta dukungan dana dari APBD Pemerintah Kota Bandung. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, KRIS, Van Meter dan Van Horn