Notice: Undefined index: item_type_code in /home/stiagaci/public_html/repository/lib/detail.inc.php on line 462
Rena Ul Insan Pengarang Ati Rahmawati, S.I.P., M.E. Dosen Pembimbing 1 Hendri Ketua Penguji

Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Untuk menjaga stabilitas harga serta menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap kebutuhan pokok, Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting melalui kegiatan pemantauan harga dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program, menganalisis kendala, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Dalam Upaya Pengendalian Inflasi di Kota Cimahi. Penelitian menggunakan metode kualitatif, sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam dimensi. Selanjutnya, keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kota Cimahi secara umum telah berjalan dengan baik secara operasional sebagai upaya kontribusi pengendalian inflasi. Pada dimensi standar dan tujuan kebijakan, tujuan program telah dipahami oleh pelaksana. Dimensi sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, dukungan sarana dan prasarana, serta pengaturan waktu pelaksanaan. Dimensi komunikasi antar organisasi, koordinasi antar instansi berjalan dengan baik melalui media daring atau pertemuan langsung. Dimensi karakteristik organisasi pelaksana, struktur organisasi dan pembagian tugas berjalan dengan jelas melalui TPID dan pembentukan satuan tugas khusus kegiatan. Dimensi kondisi sosial, ekonomi, dan politik, program memperoleh dukungan dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Dimensi disposisi, para pelaksana menunjukkan komitmen, pemahaman, dan sikap yang mendukung keberhasilan implementasi program. Penelitian juga menemukan beberapa kendala, antara lain ketidaklengkapan standar kebijakan dan dokumen pelaksanaan, keterbatasan anggaran program, tingginya permintaan masyarakat dibandingkan xi kapasitas distribusi, keterbatasan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat, dan fluktuasi harga komoditas yang sulit diintervensi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keterbukaan informasi dengan mempublikasikan regulasi terkait, penyusunan SOP kegiatan pemantauan harga, penyempurnaan terhadap mekanisme pendataan dan pemesanan komoditas kegiatan GPM, dan penyebarluasan informasi program.